Penggunaan Radio Komunitas Sebagai Media Sosialisasi PNPM dalam Penyampaian Informasi kepada Masyarakat Lombok

Jaringan Radio Komunitas (JRK) NTB

1.       Pendahuluan

 

1.1.   Latar Belakang

Kegiatan komunikasi perlu dilihat sebagai suatu tindakan dalam masyarakat. Setiap tindakan manusia dapat dibedakan dalam kerangka budaya, baik dalam dimensi estetik maupun etik. Artinya, tindakan budaya pada dasarnya terdiri dari dua macam, yaitu tindakan estetis dan tindakan etis. Dimensi estetis dan etis bersumber dari nilai budaya suatu masyarakat. Nilai budaya dapat bersumber dari budaya besar dan budaya kecil (sub-culture ataupun counter-culture), atau budaya elit dan budaya rakyat, atau budaya tinggi maupun budaya massa. Setiap orang mengadopsi nilai budaya dari proses sosialisasi dan internalisasi. Perbedaan sosialisasi dan internalisasi dan sumber nilai budaya akan melahirkan pola tindakan yang khas seseorang dalam masyarakat.

Pada sisi lain tindakan manusia secara umum bersumber dari pola yang berkecenderungan sosio-patologis. Kecenderungan sosio-patologis ini dapat berkembang dari kecenderungan psiko-patologis orang yang berpengarah dalam kolektivitas, atau nilai menyimpang yang bersifat dominan. Kecenderungan psiko-patologis misalnya kekejamanan, kebohongan, ketamakan, dan lainnya. Kecenderungan sosio-patologis dari nilai menyimpang (deviation) misalnya kecenderungan kolonial di Indonesia yang hidup kembali semasa era Orde Baru, seperti politik pecah belah, pemupukan saling mencurigai, kooptasi institusi masyarakat oleh negara dan lainnya. Atau norma kinship yang dianggap baik dalam setting komunitas tradisional manakala diterapkan dalam public office modern kemudian melahirkan sosiopatologis korupsi dan nepotisme.

Tindakan lainnya dapat berupa respon yang bertolak dari citra (image). Komunikasi organisasi dikembangkan dengan maksud menumbuhkan citra positif terhadap organisasi. Dari citra khalayak ini kemudian diharapkan terbentuk sikap positif dan dari sini lahir tindakan positif dari masyarakat terhadap organisasi. Kepercayaan terlalu besar terhadap kekuatan komunikasi untuk membentuk citra, dapat menjadikan pelaku komunikasi mengutamakan propaganda dan mengabaikan realitas. Dari sini perlu dipertegas paradigma yang mendasari komunikasi, apakah dibangun pada orientasi ideologi ataukah pada realitas (empiris). Logika paradigma ini biasa dilihat pada norma otoritarianisme dan libertarianisme yang menjadi dasar orientasi yang dijalankan dalam komunikasi organisasi.

Norma otoritarianisme menjadikan ideologi sebagai basis kegiatan komunikasi. Sedang libertarianisme sebaliknya menempatkan realitas sosial sebagai basis komunikasi. Pilihan paradigmatis dalam komunikasi ini membawa implikasi ke dalam berbagai dimensi kehidupan sosial (politik, ekonomi dan sosial). Ciri telanjang dari otoritarianisme adalah pemaksaan (coercion), sementara dari libertarianisme adalah negosiasi sosial.

Demikianlah ada tiga macam tindakan, pertama tindakan budaya, kedua tindakan sosiopatologis, dan tipe ketiga tindakan responsif, suatu segitiga yang saling mempengaruhi. Kegiatan komunikasi organisasi pada dasarnya berusaha mempengaruhi tindakan tipe ketiga, yaitu dengan menyampaikan

informasi yang ditujukan untuk membentuk citra positif. Komunikasi semacam ini dapat terjerumus kepada orientasi kepentingan sendiri, dapat berupa kepentingan pragmatis maupun ideologis. Orientasi ini menciptakan komunikasi yang bersifat top-down yang mengabaikan realitas sosial.

Pelaku komunikasi organisasi tidak berada di ruang hampa, sebab setiap khalayak sasaran mengacu kepada norma budaya tertentu, dan/atau kecenderungan sosio-patologis. Mengasumsikan bahwa hasil (outcome) dari suatu informasi berupa citra yang diharapkan, dan untuk selanjutnya melahirkan tindakan yang sesuai dengan kepentingan organisasi, sering tidak terwujud. Untuk itu setiap pelaku komunikasi organisasi perlu membaca norma budaya masyarakat sasaran, dan kemudian menempatkan (projecting) citra yang akan dibentuk ke dalam platform budaya tersebut. Dengan kata lain, informasi tidak boleh bertentangan dengan norma budaya. Kalau ada perbedaan, perlu berlangsung proses negosiasi sosial sampai tercapai tahapan konsensus. Dalam basis konsensus ini citra sosial dapat terbentuk.

Sedang masalah sosio-patologis lebih sulit dihadapi, sebab faktor-faktor yang membentuknya berasal dari konstelasi bersifat struktural, dan berada di balik (beyond) bagian gelap struktur resmi dalam kehidupan kenegaraan. Pada masa Orde Baru di Indonesia, kita menghadapi struktur resmi yang bertolak dari norma/ideologi militerisme. Ideologi dalam wujud resmi muncul melalui jargon-jargon semacam dwifungsi ABRI, ABRI anak rakyat, dan semacamnya. Di balik struktur resmi berlangsung praksis pada struktur "gelap" sebagai ideologi kekerasan, pemaksaan, pemusnahaan manusia, dan semacamnya. Jika suatu organisasi di Indonesia dicitrakan berada di dalam platform konstelasi struktur "gelap", dengan sendirinya upaya komunikasi juga harus membersihkan citra ini lebih dulu. Sering kesadaran tentang konstelasi ini tidak dipunyai, sehingga pelaku komunikasi menjalankan operasinya seolah berada di ruang normal. Atau kalau pun pelaku komunikasi menyadari hal ini, energi (dana dan personel) untuk strategi komunikasi harus lebih besar, hal yang mungkin tidak dapat diterima pihak manajemen.

Pelaku komunikasi di Indonesia menghadapi masalah yang lebih rumit dibanding profesional yang sama dari negara yang sudah menganut norma libertarianisme. Masalah yang dihadapi adalah dalam hal paradigma yang mendominasi alam pikiran pelaku organisasi. Dengan pengaruh pasar bebas, suka atau tidak suka, para eksekutif di Indonesia jelas bergerak dalam platform libertarianisme. Dalam platform ini setiap tindakan sosial harus berdasarkan negosiasi. Tetapi sering terjadi, alam pikiran otoritarianisme sebagai dasar berbagai organisasi di Indonesia yang berada dalam lanjutan platform struktur "gelap" Orde Baru. Untuk itu kecenderungan penggunaan kekuasaan, bukan atas dasar kebenaran realitas. Apapun yang dilakukan oleh pelaku organisasi selama masih bertolak dari prinsip dan konsep konvensional, tidak akan ada artinya. Buku pintar atau teks tentang teknik komunikasi, pada dasarnya konsep yang ditarik dari dan hanya sesuai diterapkan pada latar masyarakat dan negara dengan norma libertarianisme.

Dari situasi makro yang dihadapi para pelaku komunikasi di Indonesia, tidak pelak tuntutan profesionalismenya bukan hanya dari aspek teknis (technicalities) komunikasi. Tetapi lebih jauh untuk mengembangkan tingkat intelektualitas, guna melakukan analisis sosial budaya dalam perspektif ekonomi dan politik, tentunya memerlukan upaya di luar teknik komunikasi.

Dari paparan latar belakang di atas maka kami anggap perlu untuk melakukan riset tentang “Penggunaan Radio Komunitas Sebagai Media Sosialisasi PNPM Dalam Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat Lombok”. Dari hasil riset kami ini, akan Nampak hasil yang ingin kami capai yaitu seberapa jauh peran radio komunitas sebagai media sosialisasi untuk Program PNPM yang saat ini sedang mempunyai rating yang tinggi diantara program-program pemerintah, khusunya kami yang berada di Pulau Lombok.

1.2.    Alasan Pemilihan Topik

Penelitian mengenai penggunaan radio komunitas sebagai media sosialisasi program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yaitu salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang

berbasis kepada masyarakat. Program PNPM ini dikatakan berbasis pada masyarakat karena mulai dari tahap perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat, sehingga program ini mempunyai asas yaitu dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi program PNPM merupakan milik masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan menekan angka kemiskinan.

Sesuai dengan amanah atau tujuan dari di luncurkannya program PNPM ini, maka sangat besar sekali peran dari masyarakat dalam mengawasi berjalannya program PNPM, sehingga penyelewengan anggaran tersebut tidak akan terjadi. Salah satu alternatifnya adalah keikutsertaan dari radio komunitas sebagai penyalur informasi kepada masyarakat tentang program PNPM, sehingga transparansi dari program PNPM dapat di nikmati oleh masyarakat melalui siaran radio komunitas.

Karena kita harus menyadari bahwa tidak semua lapisan masyarakat yang mendapatkan informasi tentang PNPM jika hanya dilakukan melalui forum musyawarah untuk media sosialisasinya. Tentunya hanya tokoh-tokoh masyarakat yang akan di undang dalam sosialisasi tersebut, namun masyarakat yang masih primitif dan berada di daerah pedalaman tentunya tidak akan mengetahui informasi tentang PNPM jika tidak disosialisasikan melalui radio komunitas.

Penelitian tentang ini belum pernah dilakukan khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat, sehingga kami sangat merasa tergugah untuk melakukan riset tentang topik di atas. Karena kami melihat eksistensi radio komunitas dalam menyampaikan informasi kepada komunitasnya tetap dilakukan oleh JRK – NTB terutama dalam program PNPM, yang mana kita ketahui bahwa radio komunitas mempunyai ikatan kuat dengan program PNPM melalui kontrak kerjasama dalam penyampain informasi kepada masyarakat sekitarnya dan monitoring pelaksanaan program PNPM.

Dengan adanya penelitian ini kami berharap dapat mengetahui apakah masyarakat Nusa Tenggara Barat mempunyai pengetahuan yang lebih tentang program PNPM sehingga hal ini akan menjadi indikator keberhasilan dari radio komunitas dalam menyampaikan informasi kepada komunitasnya atau masyarakat sekitarnya.

1.3.    Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin  kami capai dalam penelitian atau riset ini adalah untuk mengetahui “Bagaimana radio komunitas digunakan sebagai media sosialisasi PNPM dalam penyampaian informasi kepada masyarakat Lombok”.

1.4.    Mengapa Masyarakat Perlu Tahu

Hak atas informasi dari pemerintah dalam hal informasi mengenai Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) yang sedang dilaksanakan di NTB. Kami merasa masyarakat terutama yang berada di komunitas kami harus mendapatkan informasi mengenai hal tersebut secara jelas. Radio komunitas di Lombok telah menjalin hubungan yang erat dengan PNPM dalam bentuk ikatan kerjasama dalam sosialisasi dan monitoring program ini.

Selain itu riset ini juga akan menjadi landasan yang positif bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengetahui penggunaan radio komunitas merupakan media sosialisasi yang tepat dalam penyampain informasi kepada masyarakat Lombok pada khususnya dan masyarakat NTB pada umumnya.

2.       Teori atau Perspektif yang Digunakan

 

2.1.      Media: Berjuang menjaga res publica

Istilah ‘media’ berasal dari bahasa Latin (tunggal: medium) yang berarti sesuatu ‘di antara’ atau ‘muncul secara publik’ atau ‘dimiliki oleh publik’—sebuah locus publicus, ruang publik. Dengan demikian, hakikat media tidak dapat dipisahkan dari keterhubungan antara ranah publik dan privat. Media menghubungkan dua wilayah ini untuk menciptakan atau menemukan kemungkinan (atau ketidakmungkinan) agar kita dapat bergerak menuju hidup bersama.[1] Dalam pemahaman ini, apa yang disebut sebagai media terbentang cukup luas mulai dari arena fisik seperti pengadilan, alun-alun, teater, tempat-tempat pertemuan hingga televisi, surat kabar, radio, dan ruang-ruang interaksi sosial lainnya. Media memainkan peran sentral di dalam perkembangan masyarakat kita, oleh karena itulah, media kemudian menjadi terkontestasi. Mengendalikan media telah menjadi semakin identik dengan mengendalikan publik dalam konteks wacana, kepentingan, bahkan selera (Curran, 1991). Prinsip dasar media, baik secara fisik maupun non-fisik, telah bergeser dari sebuah medium atau mediator ranah publik yang memungkinkan keterlibatan kritis warganya (Habermas, 1984, 1987, 1989) ke sekadar alat untuk kekuasaan demi ‘merekayasa kesadaran’ (Herman dan Chomsky, 1988). Pendapat ini sangat penting untuk memahami dinamika media saat ini—khususnya media massa dalam bentuk apapun.

Media dan akses terhadap informasi merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan masyarakat. Media seharusnya menyediakan sebuah ruang dimana publik dapat secara bebas berinteraksi dan terlibat dalam hal-hal yang memiliki kaitan dengan publik—res publica. Dengan menggunakan istilah Habermas, media adalah penciptaan ‘ranah publik’ (Habermas, 1989; 2006) yang tidak hanya mementingkan media saja, tapi juga mementingan keterlibatan publik dalam demokrasi seperti sekarang ini, dimana kebebasan berpendapat merupakan suatu hal yang sangat krusial. Hal yang penting dalam mengaitkan apa yang publik dan apa yang privat adalah adanya jaringan untuk mengkomunikasikan informasi dan gagasan. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh media, gagasan-gagasan pribadi pada akhirnya akan menjadi opini publik dalam waktu yang cenderung singkat. Ini penting bukan saja untuk memahami bagaimana rasionalitas publik ‘direkayasa’ dan bahwa harus ada perhatian yang lebih teliti dalam memandang batasan antara ranah privat dan ranah publik; tetapi juga petunjuk bahwa apa yang disebut ‘publik’ selalu erat terkait dengan politik (Habermas, 1989). Apa yang ideal menurut Habermas, adalah tersedianya kanal-kanal komunikasi yang 'tidak menyimpang' (1984). Ketersediaan kanal-kanal ini penting sebagai alat emansipasi untuk berpartisipasi dalam ranah publik (1989) - dimana seseorang dapat berinteraksi dengan anggota masyarakat luas lainnya.

Program Pemberdayan Masyarakat Mandiri (PNPM) merupakan sebuah program  penanggulangan kemiskinan Pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan, dengan mendorong kemandirian masyarakat di dalam proses penghambilan keputusan maupun di dalam pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. PNPM tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia, tepatnya di 37 provinsi yang tersebar ke pelosok negeri dari Sabang sampai Merauke.

Sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), PNPM tersebut dilaksanakan di 8 Kabupaten  Kotamadya, dan  sekarang kurang lebih sudah dilaksanakan sekitar 8 tahun sejak dimulai pada tahun 2005 lalu. Dan hasil dari pelaksanaan PNPM ini cukup dirasakan oleh masyarakat di sini dan bahkan masyarakat sangat terbantu oleh PNPM ini. Masyarakat saat ini malah banyak sekali yang mengharapkan proses yang direncanakan oleh PNPM juga dipakai oleh program lain maupun program pemerintah melalui muspenda. Karena cukup efektif hasil-hasil perencanaan maupun

pelaksanaan yang dilakukan PNPM ini.

Namun pada realita yang sering kita temukan adalah penggunaan media sebagai alat penyampaian informasi kepada masyarakat kalangan bawah terlebih untuk program PNPM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sering diabaikan. Padahal jika kita melihat peranan media lokal seperti radio komunitas, ini adalah sebagai tempat masyarakat kalangan bawah mulai berpendapat dan mencurahkan sekaligus menerima informasi terkait dengan kebijakan pemerintah, perekonomian dan program-program pemerintah sebagai sarana akses informasi yang tidak membutuhkan biaya besar cukup dengan mendengarkan radio.

3.       Studi Kasus

 

3.1.    Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau tindakan yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Dalam penelitian ini metode yang kami gunakan adalah metode kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bukan menggunakan angka. Metode ini perolehan datanya dilakukan dari wawancara, notulen rapat, dokumen, dan prasasti yang bisa digunakan dalam pengambilan dan sebagai sumber data.

3.2.    Instrumen Penelitian

Penelitian yang kami lakukan ini dalam pengambilan datanya membutuhkan instrumen yang tepat sehingga data yang kami dapatkan nantinya menjadi lebih valid. Sehingga instrumen yang kami gunakan dalam penelitian ini yang kami rasa cukup membantu dalam pencapaian tujuan penelitian adalah wawancara.

Wawancara merupakan sejumlah pertanyaan-pertanyaan tentang penelitian kepada orang yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan wawancara yang akan kami ajukan kepada narasumber nantinya dalam mencapai tujuan dari penelitian/riset ini.

3.3.    Profil Singkat Narasumber

Dalam mencapai tujuan dari penelitian ini dengan metode kualitatif dan menggunakan instrumen wawancara, kami membutuhkan narasumber. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian atau riset kami ini adalah sebagai berikut:

1. Drs. Muhammad Rusdi (Pelaku PNPM Lombok Tengah) - seorang Paskab PNPM di wilayah Lombok Tengah. Beliau bertugas menjadi Paskab (fasilitator Kabupaten PNPM) di Lombok tengah sejak tahun 2010, dan pendidikan terakhirnya S1.

2. L. Juli Hidayat ST (Penggiat Radio Komunitas) - seorang penanggung jawab radio komunitas Gelora FM Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Beliau memulai mendirikan Rakom Gelora FM pada tanggal 24 Desember 2005. Beliau lulusan UNRAM Jurusan Teknik Sipil pada tahun 2002.

Pendengar Radio Komunitas

1. Wisdy Al-Bayani adalah seorang guru di SLTP di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dan pendidikan terakhir beliau adalah Sarjana Pendidikan.

2. Dende Mustiara adalah seorang pedagang kaki lima yang berada di di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Beliau juga ikut aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di desa Sukadana. Pendidikan terakhirnya adalah SMA.

3. Munawar adalah seorang pendengar radio komunitas Primadona FM yang berasal dari Desa Sembalun, Lombok Timur. Beliau juga seorang pedagang biasa.

4. Ibu Irasip adalah seorang ibu rumah tangga yang berada di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga.

3.4.    Profil JRK Nusa Tenggara Barat

Jaringan Radio Komunitas Nusa Tenggara Barat (JRK NTB) berdiri sejak April 2001. Sampai dengan saat ini telah berdiri 34 Stasiun radio komunitas yang tersebar dihampir seluruh Kabupaten/Kota dan telah menghimpun diri dalam Jaringan Radio Komunitas Nusa Tenggara Barat (JRK NTB) yang telah dideklarasikan pendiriannya sebagai Konfederasi dari Federasi Jaringan Radio Komunitas Indonesia.

Visi JRK NTB

Komunitas memperoleh, mengelola, dan menyampaikan informasi sehingga kesejahteraan tercapai secara adil, terbuka, demokratis, dan berkelanjutan.

Misi JRK NTB

·    Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi komunitas bertumpu pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang arif, kreatif, dan inovatif.

·    Menyelenggarakan penyiaran radio komunitas secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan komunitas.

·    Membangun dan memperkuat organisasi dan dan menggalang kemitraan yang konstruktif.

Tujuan JRK NTB

Memajukan anggota agar berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat NTB yang terbuka, sejahtera, demokratis, dan berkeadilan menuju kemandirian.

Fungsi JRK NTB

·      Representasi keberadaan radio komunitas di NTB

·      Wahana penguatan anggota

·      Wahana advokasi

·      Wahana kemitraan

·      Membangun penguatan jaringan

Jaringan Organisasi

a. Internasional

     AMARCH (Asosiasi Radio Komunitas Asia Pasifik)

b. Nasional

·      Jaringan Radio Komunitas Indonesia

·      CRI-COMBINE

·      Tifa Foundation

c. Lokal

·      Yayasan Kerja Permukiman Rakyat

·      Santiri Foundation

·      Koalisi untuk Lombok Barat Sehat

·      Badan Informasi dan Komunikasi NTB

·      Kantor Informasi dan Komunikasi Lobar

·      Islamic Relief

·      Yayasan Gagas Mataram

·      Badan Keluarga Berencaran dan Pemberdayaan Perempuan Lobar

Kegiatan JRK NTB

JRK (Jaringan Radio Komunitas) NTB dalam kurun kepengurusan 2011 – 2016 dengan haris keputusan Musda pada kegiatan Jambore tanggal 26-29 Mei 2011 lalu bertempat di desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur telah melakukan berbagai kegiatan antara lain:

·      Kongres II di Lembang, Bandung

·      Rakerda JRK NTB dengan menyusun kepengurusan dan program lainnya

·      Menghadiri berbagaia undangan diskusi tentang PNPM di RRI Mataram

·      Menghadiri undangan forum diskusi Keketuaan Asean 2011 di Hotel Lombok Raya Mataram

3.5.    Peran Radio Komunitas terhadap PNPM

Dalam wawancara yang dilaksanakan oleh tim riset dari JRK NTB dengan pengelola rakom yang di wakili oleh radio komunitas Gelora FM, Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan mengangkat tema “Peranan Radio Komunitas Terhadap Proses Sosialisasi PNPM di Lombok”.

Dalam wawancara yang diselenggarakan di studio Gelora FM pada hari Minggu 3 Juni 2012, penanggungjawab rakom Gelora FM Lalu Juli Hidayat, ST memberikan berbagai informasi terkait kerjasamanya dengan PNPM. Juli Hidayat menceritakan perjalanan rakom Gelora FM yang mulai berdiri pada akhir 2005 sampai dimulainya kerjasama dengan PNPM dalam menyebarluaskan informasi PNPM kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Keruak. Rakom Gelora FM mulai mendapatkan informasi tentang keberadaan PNPM dari pengurus JRK NTB pada tahun 2009. Kerjasama yang dijalin dengan PNPM Mandiri mulai terlaksana semenjak September 2009 sampai tahun 2011.

Kerjasama tersebut difasilitasi oleh JRK NTB dan CRI dengan Tim Pengendali PNPM Pusat. Setelah kerjasama dengan PNPM dilanjutkan ditingkat Kabupaten pada pertengahan 2011 sampai sekarang. Adapun bentuk kerjasama PNPM dengan Rakom Gelora FM, diantaranya; sosialisasi kegiatan PNPM dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM), dialog interaktif dengan Pelaku PNPM dan masyarakat di wilayah sekitar, peliputan berita kegiatan PNPM, dan pembuatan buletin bulanan. Untuk penyiaran (penayangan) konten PNPM, dibagi menurut jenisnya. Untuk ILM ditayangkan 10 kali/hari, berita dua kali/hari, dialog interaktif 1 kali/minggu dan penerbitan bulletin setiap bulannya. Pembagian materi penyiaran sosialisasi PNPM ini, bertujuan untuk dapat meningkatkan konsentrasi pendengar terhadap informasi-informasi yang disampaikan radio Gelora FM (Lalu Juli Hidayat, Penanggungjawab Gelora FM)

Ketika kami tanya perihal manfaat penyiaran program PNPM melalui radio komunitas, L Juli Hidayat menjelaskan bahwa perubahan pola pikir atau pandangan masyarakat tentang program PNPM mulai berubah.

Masyarakat di Kecamatan Keruak, yang didominasi oleh petani dan nelayan, perlu membutuhkan pengaturan waktu yang sesuai dengan jadwal aktivitas mereka. Dengan gencarnya penayangan sosialisasi PNPM di rakom Gelora FM, sangat membantu dan bermanfaat bagi warga. Pasalnya selama ini, mereka hanya mendengar PNPM itu hanya sebagai program dana hibah atau proyek

pemerintah. Namun semenjak digaungkan citra PNPM di radio komunitas, memberikan sebuah efek yang berbeda dengan sebelumnya. Warga masyarakat dapat mengetahui semua program dan kegiatan yang dilaksanakan PNPM di wilayah mereka. Di samping itu, dengan peranan PNPM, memberikan perubahan kepada masyarakat, baik dari segi perekonomian, kesejahteraan, dan keswadayaan (Lalu Juli Hidayat, Penanggungjawab Gelora FM)

Lalu Juli Hidayat ST memaparkan pula manfaat yang dirasakan bagi radio komunitas itu sendiri, yaitu adanya dukungan material yang mampu menghidupi dan menggerakkan operasional dari radio komunitas itu sendiri.

Dalam mencukupi kebutuhan dana oprrasional sebelum menjalin dengan PNPM sangat memperihatinkan. Sehingga muncul sebuah argumen “Sekali di Udara, 3 Bulan di Darat”. Maksud dari moto di atas mencerminkan sangat sulitnya penghidupan dan menghidupkan sebuah radio komunitas. Hal ini disebabkan sumber dana sangat terbatas, karena radio komunitas dilarang beriklan komersial di dalam UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Sedangkan bila kita mau merujuk kepada komunitas warga sekitar, mereka juga dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil. Itulah yang patut disyukuri, karena adanya kerjasama dengan PNPM, memberikan dampak yang sangat luas bagi keberlangsungan kehidupan radio komunitas (Lalu Juli Hidayat, Penanggungjawab Gelora FM)

3.6.    Peran Radio Komunitas terhadap Warga NTB

Dalam mendukung riset yang kami lakukan mengenai peran radio komunitas sebagai media sosialisasi dalam menyampaikan informasi tentang program PNPM di wilayah NTB, kami melakukan wawancara dengan para pendengar radio komunitas yang kami lakukan pada tanggal 28 Mei 2012, dengan wawancara interaktif melalui penyiaran radio dengan mengangkat tema tentang PNPM.

Hasil wawancara interaktif kami ini adalah bahwa sebagian besar warga pendengar radio komunitas tahu tentang program PNPM ini dan itupun didapatkan melalui penyiaran radio komunitas itu sendiri. Di bawah ini adalah kutipan hasil wawancara ketika ditanya mengenai seberapa sering mendengarkan radio komunitas dan pengetahuan mengenai program PNPM:

Pernah, saya mendengarkan siaran tentang PNPM di radio komunitas, sering mendengarkan, PNPM bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, penting sekali penyiaran PNPM melalui Rakom sehingga masyarakat mengetahuinya, apa itu PNPM (Wawancara responden)

Adapun pendengar yang lain juga mengatakan hal senada, yaitu:

PNPM itu program yang diusulkan oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bersifat terbuka atau transparan (Wawancara responden)

PNPM itu tidak ada yang ditutupi, terbuka itu yang kami dapatkan dari radio komunitas. Kepada radio komunitas agar informasi tentang PNPM itu disiarkan lebih rinci lagi terutama mengenai anggaran dana masing-masing desa, sehingga masyarakat mudah dalam melakukan pengawasan (Wawancara responden)

Dari para pendengar radio komunitas yang masuk dalam dialog interaktif ini, hampir semuanya tahu tentang Program PNPM melalui radio komunitas. Namun ada salah seorang pendengar radio komunitas itu sendiri ketika kami tanya perihal Apa yang anda ketahui tentang Program PNPM dan pernahkah mendengarkan Penyiaran PNPM lewat radio komunitas? Beliau menjawab:

Kurang paham dengan PNPM, kurang bersosialisasi melaui radio komunitas. Karena tidak semua dari kita akan hadir dalam rapat sosialisasi program PNPM di kantor-kantor desa, makanya perlu disosialisasikan lewat rakom (Wawancara responden)

3.6.    Peran PNPM terhadap Radio Komunitas

Program Pemberdayan Masyarakat Mandiri (PNPM) merupakan sebuah program  penanggulangan kemiskinan Pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan, dengan mendorong kemandirian masyarakat di dalam proses penghambilan keputusan maupun didalam pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. PNPM tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia, tepatnya di 37 provinsi yang tersebar ke pelosok negeri dari Sabang sampai Merauke.

Sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) PNPM tersebut dilaksanakan di 8 Kabupaten Kotamadya, dan  sekarang kurang lebih sudah dilaksanakan sekitar 8 tahun, sejak dimulai pada tahun 2005 lalu. Dan hasil dari pelaksanaan PNPM ini cukup dirasakan oleh masyarakat di sini dan bahkan masyarakat sangat terbantu oleh PNPM ini. Masyarakat saat ini malah banyak sekali yang mengharapkan proses yang perencanaan di PNPM juga dipakai oleh program lain maupun program pemerintah melalui muspenda. Karena cukup efektif hasil–hasil perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan PNPM ini. Hal tersebut seperti diutarakan oleh Drs. Muhammad Rusdi, Fasilitator Kabupaten PNPM MP Lombok Tengah. Berikut kutipan wawancaranya:

Di daerah Loteng (Lombok Tengah-red,) PNPM ini dilaksanakan di 10 Kecamatan. Dedangkan PNPM integrasi ada di 12 Kecamatan, dan GSC ada di 10 Kecamatan. Kecamatan itu terdiri dari Kec. Batukliang, Batukliang Utara, Jonggat, Pringgarata Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Pujut, Janapria, Itu Saga. PNPM di Kabupaten Lombok tengah ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 ini bahkan sampai tahun 2014 nanti (Wawancara Drs. Muhammad Rusdi, Fasilitator Kabupaten PNPM-MP Lombok Tengah – tgl 8 Mei 2012)

Program yang dikendalikan oleh Kementrian Kesejahteraan Rakyat RI ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin Indonesia baik di kota maupun yang berada di pedesaan. Untuk warga miskin di kota, program tersebut diberi nama PNPM Perkotaan, sementara untuk di wilayah pedesaan disebut PNPM Perdesaan.

PNPM ini untuk memberikan kesempatan kerja untuk masyarakat miskin yang ada di pedesaan dan juga untuk mendorong kemandirian masyarakat terutama di dalam pengambilan keputusan dan juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di pedesaan. Dengan ada program ini banyak sekali sekarang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh program ini dan masyarakat mendapatkan banyak manfaat mulai dari proses perenacaannya, pelaksanaannya, bahkan sampai merasakan hasil daripada kegiatan yang dibangun (Wawancara Drs. Muhammad Rusdi, Fasilitator Kabupaten PNPM-MP Lombok Tengah - tgl 8 Mei 2012)

Adapun bidang-bidang yang ditangani program PNPM ini adalah bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kapasitas oleh pemerintah. Dan masih sekitar itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada program ini juga dilibatkan sebagi penggerak program dan berada dalam  jalur struktural. Dalam jalur itu mereka berperan untuk melindungi dan mengamankan program ini, caranya mereka juga turut mendorong atau berpartisipasi dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PNPM ini.

Mereka  (PNS) dilibatkan juga dengan cara turun melakukan monitoring dan melakukan supervisi. Mereka juga mendorong dan mendukung dalam penanganan masalah dan sebagainya.

Tetapi mereka tidak mengelola kegiatan ini. Pengelola atau pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh jalur fungsional yaitu oleh para konsultan dan fasilitator yang ada di Kabupaten dan Kecamatan (Wawancara Drs. Muhammad Rusdi, Fasilitator Kabupaten PNPM-MP Lombok Tengah -  tgl 8 Mei 2012)

Sampai sejauh ini, target pelaksanaan PNPM khususnya di Lombok Tengah belum tercapai. Capain yang diperoleh masih di bawah setengahnya. Hal ini akibat dari kurangnya sosialisasi ke masyarakat di bawah atau pedesaan. Dan bila dipersentasekan baru mencapai sekitar 30% sampai 40% dari target yang harus dicapai oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu, pemerintah Lombok Tengah sangat mengharapkan PNPM ini untuk tetap dilaksanakan sampai tahun-tahun berikutnya. Mengingat masalah kemiskinan masih banyak yang belum terselesaikan.

Untuk mensukseskan PNPM  di NTB dan Lombok Tengah ini, salah satu yang dilakukan program adalah sosialisasi. Sosialisasi dilakukan karena program ini harus melibatkan seluruh masyarakat. PNPM mensosialisasikan programnya itu dimulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa bahkan sampai ke dusun-dusun. Kalau di tingkat Kabupaten itu namanya MAD sosialisasi, di Kecamatan juga AMD sosialisasi. Bahkan di dalam setiap tahapan, mulai dari proses perencanaan, sosialisasi mengenai pelaksaaan PNPM ini tetap dilakukan. Tidak hanya di situ, PNPM ini juga disosialisasikan di mana saja dan kapan saja. Itu dilakukan supaya masyarakat mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai PNPM yang sebenarnya.

Selain dengan kegiatan struktural tersebut, sosialisasi juga menggunakan media berbasis masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat yakni radio komunitas.

Media yang digunakan sudah pasti media lokal maupun tradisional yang ada di masyarakat. Media-media yang kita gunakan selama ini  adalah media radio komunitas, di mana radio komunitas ini sudah kita ajak bekerjasama untuk menyebarluaskan mengenai informasi PNPM, terutama yang ada di Kecamatan maupun di Desa (Wawancara Drs. Muhammad Rusdi, Fasilitator Kabupaten PNPM-MP Lombok Tengah -  tgl 8 Mei 2012)

Lebih lanjut menurut Muhammad Rusdi, media radio komunitas digunakan karena cukup efektif. Radio komunitas dapat langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena radio komunitas selama ini menyiarkan program yang muatan-muatannya adalah informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pengaruh media terhadap PNPM sangat memberikan keuntungan terutama terlihat dari respon yang ada terhadap PNPM dalam memberikan dukungan-dukungan terhadap semua kegiatan yang diluncurkan. Respon itu datangnya dari masyarakat banyak dan juga dari pemerintah daerah. Bentuk respon dari masyrakat bisa berupa kepedulian, swadaya, dan bahkan ikut melakukan pengawasan-pengawasan yang hasilnya kemudian disampaikan ke pihak PNPM. Untuk pemerintah daerah sendiri, mereka memberikan respon dengan memberikan dukungan terhadap pola-pola perencanaan kegiatan.

Ada beberapa respon dari pemerintah maupun yang lainnya dalam mendukung pola-pola perencanaan yang dilaksanakan PNPM sehingga kami bisa mendorong mengenai pola-pola perencanaan ini untuk diintegrasikan di dalam musrenbang di Kabupaten Lombok Tengah. Dan ini kita sudah mencoba untuk menyampaikan kepada anggota dewan maupun pemerintah Kabupaten. Respon pemerintah Kabupaten yang kami sudah temui contohnya adalah Pak Sekda. Dan beliau bilang silahkan mengajukan draft–draft file booknya sedangkan untuk Dewan malah tadi suratnya ini sudah kami berikan ke Dewan untuk dilakukan hearing dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan partisipasi. Dan Dewan sangat merespon baik dan kami juga berterima kasih kepada anggota Dewan yang betul-betul memberikan peluang PNPM terutama di dalam bagaimana mendorong perencanaan pembangunan partisipasi

(Wawancara Drs. Muhammad Rusdi, Fasilitator Kabupaten PNPM-MP Lombok Tengah -  tgl 8 Mei 2012)

Selain respon tersebut di atas, khususnya dari masyarakat, respon ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi didalam perencanaan, lebih lebih saat pelaksanaan kegiatan maupun di dalam pengelolaan dan pemeliharaan kegiatan, begitu juga dalam pengendalian kegiatan yang dilakukan. Misalnya dalam rapat perencanaan kegiatan, semua kalangan masyarakat ikut ambil bagian menyampaikan pendapatnya, termasuk kaum perempuan. Hal itu tentu saja karena di radio komunitas kerap disiarkan bahwa PNPM bukan proyek sehingga semua warga bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan masukan mengenai apa yang harus dibangun di wilayah mereka agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat setempat.

Dalam proses perencanaan itu tidak hanya diikuti oleh kaum laki-laki  tetapi juga kaum perempuan. Banyak sekali yang datang pada forum-forum musyawarah atau dalam kegiatan-kegatan yang berkaitan dengan PNPM.  Tidak hanya dalam bentuk  dalam jumlah atau dalam kuantitas, dalam segi kualitas mereka juga sangat bagus,  artinya suara-suara perempuan ini sudah mewakili aspirasi kaumnya di dalam pengambilan suara dan pengambilan keputusan sehingga hasil-hasil perencanaan perempuan melalui LKP itu banyak terakomodir  di dalam pelaksanaan kegiatan PNPM dan banyak yang sudah terealisasi, contohnya seperti Posyandu, pemberian makanan tambahan buat balita dan anak-anak, pembuatan jalan fisik maupun non-fisik, juga mengenai ekonomi, khususnya mengenai SPP (Simpan Pinjam Perempuan) -salah satu program kegiatan PNPM-red. Ini adalah salah satu bukti dari bentuk partisipasi dari masyarakat baik laki-laki dan perempuan (Wawancara Drs. Muhammad Rusdi, Fasilitator Kabupaten PNPM-MP Lombok Tengah - tgl 8 Mei 2012)

Adapun bentuk partisipasi warga yang lain setelah PNPM disiarkan setiap hari di radio komunitas adalah kontribusi masyarakat di dalam mengeluarkan swadaya. Contoh pembuatan jalan raya, pembuatan jalan desa dan gang dusun. Ada warga yang rela memberikan tanahnya demi kegiatan pembuatan jalan tersebut sepanjang satu setengah kilo dan sebagainya. Bisa dibayangkan kalau tanah yang satu setengah kilo itu dirupiahkan, itu sudah menjadi berapa ratus juta rupiah, dan itu diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk swadaya oleh masyarakat. Bisa jadi masyarakat tersentuh oleh sandiwara PNPM yang dibuat radio komunitas terkait dengan swadaya soal jalan yang sangat penting bagi semua masyarakat tersebut. Tidak hanya itu, tetapi warga juga ikut berswadaya dalam bentuk tenaga. Caranya, upah mereka yang bekerja dipotong untuk memperbanyak volume pembangunan dan juga untuk meningkatkan kualitas dari pembangunan yang telah diusulkan masyarakat itu sendiri.

Di beberapa radio komunitas itu tetap disiarkan berbagai macam bentuk sosilisasi seperti di Radio Komunitas Talenta FM desa Barejulat, Tastura FM Tiwu Galih Radio Ruja Ngalun maupun di rakom-rakom yang lain. Dan kita harapkan masyarakat juga harus banyak memanfaatkan rakom rakom ini untuk dialog secara terbuka mengenai apa saja tentang PNPM ini (Wawancara Drs. Muhammad Rusdi, Fasilitator Kabupaten PNPM-MP Lombok Tengah - tgl 8 Mei 2012)

PNPM ke depan akan lebih intensif lagi melaksanakan dialog-dialog di semua radio komunitas yang sudah diajak bekerja sama oleh PNPM. Kontrak kerjasama dengan radio komunitas ini sudah dilakukan melalui kelompok kerja PNPM sejak tahun 2011 lalu. Adapun bentuk kerjasama itu adalah pemberitaan tentang kegiatan PNPM baik dengan siaran langsung maupun dengan siaran tunda. Di samping itu juga ada dalam bentuk Iklan Layanan Masyrakat (ILM) serta dialog dan pemberitaan.  Untuk peningkatan alat pendukung dari pada radio komunitas dalam melaksnakan kerjasama tersebut, radio komunitas diberikan kompensasi dana dan alat-alat pendukung dalam bersiaran dan alat-alat radio. Hal itu agar radio komunitas tersebut maksimal menyampaikan informasi-informasi PNPM ini dan menjangkau seluruh pendengar.

4.       Refleksi dan Kesimpulan

Radio komunitas merupakan sebuah lembaga penyiaran yang berada pada wilayah komunitasnya sendiri yang bertujuan secara khusus untuk menyalurkan informasi-informasi lokal yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tentunya informasi pemerintahan yang juga perlu diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Jadi peranan radio komunitas dalam menyalurkan atau mentransfer informasi kepada masyarakat sangat penting sekali, apalagi saat ini masyarakat sudah mulai jenuh dengan berita-berita televisi yang tidak ada ujung pangkalnya di tambah lagi dengan siaran sinetron, dan politik yang sangat membosankan.

Informasi tentang Program PNPM ini tidak semua masyarakat mengenalnya atau mengetahuinya. Ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi PNPM melalui radio kamunitas yang kebanyakan dilakukan sosialisasinya melalui media cetak dan televisi yang tidak semua masyarakat lokal dapat membaca dan mengaksesnya. Ini merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan mengingat bahwa program PNPM ini tujuannya atau sasarannya kepada masyarakat, dan masyarakat harus mengetahui tentang program PNPM itu sendiri, sehingga tidak terjadi pembodohan kepada masyarakat.

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas perlu suatu solusi yang kiranya tepat untuk dilakukan oleh pelaku PNPM dan penggiat radio komunitas. Yaitu untuk bersinergi atau bekerjasama dalam hal sosialisasi PNPM melalui radio komunitas. Dengan cara mengundang pelaku PNPM untuk dialog interaktif melalui radio komunitas dengan mengangkat tema tentang PNPM.

Setelah kami melakukan penelitian, ternyata peranan radio komunitas sebagai Media sosialisasi tentang penyampaian informasi Program PNPM ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat Lombok khususnya dan NTB pada umumnya. Berdasarkan dari hasil kajian ini, peneliti melihat bahwa radio komunitas memiliki peran yang cukup besar untuk mensosialisakian program-program pemerintah, namun dikarenakan radio komunitas memiliki permasalahan dari segi internal dan eksternal, pemerintah (dalam hal ini Kemenkominfo) sebaiknya memperbaiki kondisi ini. Kebijakan yang paling krusial saat ini adalah izin penggunaan frekuensi yang lama sehingga menghambat perluasan jaringan radio di daerah. Dan pada tahap berikutnya kami rasa perlu untuk dilakukan penelitian mengenai “sejauh mana ketersampaian informasi tentang kebijakan Pemda dalam masyarakat melalui radio komunitas”

Tim Peneliti

Dedi Sutrisno

Sading Alkatari

Hamdi

Cara mengutip laporan ini:

          Sutrisno, D., Alkatari, S., Hamdi, 2012. Penggunaan Radio Komunitas Sebagai Media Sosialisasi PNPM dalam Penyampaian Informasi kepada Masyarakat Lombok. Jaringan Radio Komunitas Nusa Tenggara Barat (JRK NTB). Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita, oleh Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) dan HIVOS Jakarta, hal. xx

---