Honorer : Pendataan Data Base Diskriminatif dan Tidak Adil

Puluhan tenaga honorer yang merasa keberataan atas hasil pendataan sementara tenaga honorer yang masuk dalam data base katagori I mendatangi DPRD Loteng beberapa waktu lalu. Merekan memprotes dan merasa keberataan atas hasil pendataan yang dianggap tidak adil dan sarat dengan diskriminatif.

Salah seorang perwakilan honorer, Lalu Zakaria mengatakan sikap protes para honorer ini bukan untuk menghambat proses pendataan tenaga honorer yang masuk dalam data base. Mereka hanya memprotes ketidak adilan dan diskriminasi yang ada dalam proses pendataan tenaga honorer. Sebab dalam proses pendataan yang dilakukan oleh pihak BKD banyak sekali tenaga honorer yang SK pengangkatannya sama dengan mereka bahkan lebih baru dari mereka  masuk dalam data base sementara yang ditetapkan oleh BKD beberapa waktu lalu.

“Apakah karena kami tidak punya backing pejabat atau bukan keluarga pejabat makanya kami tidak lolos dalam verifikasi data base yang dilakukan oleh BKD beberapa waktu lalu. Padahal jelas-jelas SK kami sama dengan yang dinyatakan lulus oleh BKD bahkan ada yang SK nya lebih baru dari kami dan dia dinyatakan lulus. Ada apa ini? Kami akan terus melawan diskriminasi dan ketidak adilan ini” ujar Lalu Zakaria.

Menurut Zakaria ia tidak mempermasalahkan proses pendataan ini, bahkan ia dan rekan-rekannya sangat mengapresiasi serta menghormati proses pendataan ini. Yang ia permasalahkan adanya ketidak adilan dalam proses pendataan yang terkesan pilih-pilih dan tidak terbuka. Ia dana rekan-rekanya akan legowo dan menerima para honorer yang masuk dalam database sementara sepanjang memenuhi syarat dan lebih layak dari mereka. “Jangan sampai yang lolos SK nya sama dengan kami bahkan lebih baru dari kami sedangkan kami tidak lolos. Kalau mereka lolos maka kami juga harus lolos. Ini logika yang tepat karena SK kami sama” ujarnya.

Menurutnya dari 317 tenaga honorer yang masuk dalam data base sementara hasil verifikasi BKD, 25 hingga 30 persen diantaranya tidak layak masuk dalam data base karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Menpan. Zakaria menduga hal ini terjadi karena adanya manipulasi SK yang dilakukan oleh sejumlah pejabat. Ia menambahkan para pejabat yang diduga melakukan manipulasi SK harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang mereka lakukan. Selain itu ia meminta penjabat bupati untuk menindak tegas para pejabat yang terbukti melakukan manipulasi SK di instansinya.

 “Jika terbukti maka para pejabat tersebut sesuai yang dikatakan oleh Komisi A dapat dilaporkan secara hukum karena telah melakukan tindak pidana dan criminal. Maka kami juga akan membawa hal tersebut kesana” ujarnya.

Sementara terhadap verifikasi lanjutan yang dilakukan BKD dengan melibatkan wartawan dan LSM, Zakaria mengatakan ia dan para honorer yang merasa dirugikan tidak mendukung langkah ini. Menurutnya hal tersebut merupakan hal yang sia-sia sebab dilakukan oleh orang yang sama. Ia khawatir jika verifikasi ini tetap dilakukan maka hasilnya juga tidak akan jauh berbeda dengan hasil verifikasi sebelumnya. “Kalau verifikasi dilakukan oleh orang berbeda yang dapat dipercaya dan independent maka kami bisa mendukung karena hasilnya akan lebih objektif” ujar Zakaria.

Dalam kesempatan ini ia juga mengkalrifikasi adanya anggapan bahwa para honorer melakukan protes karena sakit hati. Ia mengatakan bahwa sikap dan langkah para hinorer ini murni dilakukan untuk memperjuangkan hak dari ketidak adilan dan diskriminasi. Menurutnya tidak pernah ada rasa sakit hati dalam diri para honorer terhadap hasil verifikasi sementara yang dilakukan oleh BKD.

“tidak ada rasa sakit hatio. Kami bahkan akan legowo siapapun yang lulus asalkan sesuai aturan dan tidak ada diskriminasi dan ketidak adilan”ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini para honorer yang merasa dirugikan akan terus berkoordinasi dengan pimpinan dan anggota Komisi A DPRD loteng. Hal ini dilakukan karena mereka mempercayai dan yakin terhadap para anggota DPRD yang merupakan perwakilan dari masyarakat Lombok Tengah akan terus berada di garis depan untuk membela kepentingan rakyat. “Kami percaya dan yakin dengan wakil-wakil kami yang duduk di DPRD makanya kami melaporkan berbagai data-data ini kedapa komisi A untuk di tindak lanjuti. Kami yakin mereka akan memperjuangkan nasib kami yang menjadi korban ketidak adilan dan diskriminasi” ujar Zakaria yang diamini oleh para honorer lainnya.

Selain itu Zakaria dan para honorer lainya akan terus memantau perkembangan pendataan ini. Menurutnya ia dan elemen masyarakat lainnya akan bergerak jika data sementara ini tidak segera dirubah dan para honorer lainya yang lebih pantas masuk dalam data base tidak diakomodir. Ia berasama masyarakat akan melakukan aksi demonstrasi untuk memprotes ketidak adilan yang terjadi dalam proses pendataan tenaga honorer yang masuk dalam database. Ia menamhakan bahwa mereka memiliki beberapa tahapan dalam melakukan perjuangan untuk melawan ketidak adilan yang dilakukan oleh BKd dan para pejabat di Lombok Tengah.

 “Kami memiliki sejumlah langkah dalam memperjuangkan ini semua. Langkah awal kami bersama Komisi A akan terus mengumpulkan bukti-bukti manipulasi SK dan kami juga berjuang agar semua honorer yang layak masuk dapat masuk dalam data base. Ini akan kami perjaungakan” ujarnya.

Zakaria berharap para honorer lain yang ada di Loteng dapat terus berjuang untuk memperjaungkan hak-haknya. Ia juga berharap kepada para pemerintah agar dapat memperjuangkan dan mengusahakan agar seluruh honorer di Loteng dapat masuk dalam data base. “ Pada akhirnya kita berharap pemerintah dapat memperjuangkan semua honorer di Loteng untuk masuk dalam data base sehingga tidak ada lagi praktik-praktik curang dan diskriminasi serta ketidak adilan dalam proses pendataan. Kalau semuanya masuk kan bagus” ujarnya.